Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
HUKUM & KRIMINAL

LAMI Kepri Soroti Dugaan Transaksi 1.000 Hektare Lahan Marok Tua, Datok Agus Ramdah Desak Aparat Bertindak

Avatar photo
238
×

LAMI Kepri Soroti Dugaan Transaksi 1.000 Hektare Lahan Marok Tua, Datok Agus Ramdah Desak Aparat Bertindak

Sebarkan artikel ini
Ketua LAMI Kepri Datok Agus Ramdah menyoroti dugaan transaksi lahan skala besar di Desa Marok Tua, Kabupaten Lingga.

TINTAJURNALISNEWS –Dugaan transaksi jual beli lahan dalam skala besar di Desa Marok Tua, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mulai menjadi perhatian serius. Informasi mengenai luas lahan yang disebut-sebut mencapai lebih dari 1.000 hektare, dugaan penerbitan dokumen sporadik, hingga kabar aliran pembayaran menggunakan cek dinilai perlu mendapatkan penelusuran secara menyeluruh.

Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah. Ia menilai, besarnya luasan lahan yang disebut dalam informasi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.

Menurutnya, transparansi mengenai proses penguasaan tanah, legalitas dokumen, serta mekanisme transaksi merupakan hal mendasar yang harus dijelaskan oleh pihak-pihak terkait.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aktivitas jual beli tanah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta kemungkinan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila dugaan yang berkembang nantinya terbukti.

Ketua Lami Kepri Datok Agus Ramdah

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang disebut-sebut menduduki jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Nama sejumlah pihak lainnya, termasuk Kepala Desa Marok Tua, Nurden, mantan sekretaris desa Andi Kamal, serta seseorang bernama Wendy, juga muncul dalam informasi yang beredar terkait aktivitas pengukuran dan transaksi lahan.

Datok Agus Ramdah menilai, apabila terdapat indikasi keterlibatan aparatur pemerintahan dalam proses transaksi maupun penerbitan dokumen pertanahan yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut harus diperiksa secara objektif.

Jabatan dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan bukti awal yang cukup.

Namun demikian, setiap nama yang disebut dalam informasi tersebut tetap harus mendapatkan kesempatan memberikan klarifikasi. Dugaan keterlibatan seseorang tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran hukum.

Ketua Lami Kepri Datok Agus Ramdah

Sorotan berikutnya tertuju pada informasi mengenai dugaan pembuatan dokumen sporadik atau surat keterangan penguasaan tanah yang disebut-sebut berlangsung di sebuah kedai kopi berinisial W di wilayah Telek.

Informasi tersebut perlu diuji kebenarannya melalui pemeriksaan administrasi dan penelusuran dokumen oleh instansi berwenang.

Pasalnya, dokumen yang berkaitan dengan penguasaan tanah harus memiliki dasar penerbitan yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta identitas pihak yang berwenang menerbitkannya.

Apabila benar terdapat proses penerbitan dokumen yang tidak mengikuti mekanisme administrasi sebagaimana mestinya, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan tumpang tindih alas hak, potensi sengketa dengan masyarakat, serta kesesuaian antara dokumen yang diterbitkan dan kondisi penguasaan tanah di lapangan.

Ketua Lami Kepri Datok Agus Ramdah

Selain legalitas lahan, informasi mengenai dugaan pembayaran transaksi menggunakan cek juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.

Kabar mengenai dugaan pembagian dana kepada sejumlah pihak, termasuk pihak yang disebut memiliki hubungan dengan seorang ASN, membutuhkan pembuktian melalui dokumen transaksi dan penelusuran aliran keuangan.

LAMI Kepri memandang, apabila informasi tersebut memiliki dasar dan ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa penerima dana, apa tujuan pembayaran, serta bagaimana hubungan transaksi tersebut dengan proses jual beli lahan.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada dokumen pertanahan, tetapi juga menyentuh aspek keuangan apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.

Ketua Lami Kepri Datok Agus Ramdah

Datok Agus Ramdah mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polda Kepulauan Riau, serta instansi pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Lingga, agar memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar informasi yang beredar tanpa kepastian.

Penelusuran diharapkan dapat menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kebenaran luas lahan yang diperjualbelikan, status kepemilikan, legalitas dokumen sporadik, kewenangan penerbitan surat, hingga alur pembayaran transaksi.

Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan pihak yang terlibat.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan dan klarifikasi juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah maupun keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Lami Kepri Datok Agus Ramdah

Hingga kini, berbagai informasi mengenai dugaan transaksi lahan di Desa Marok Tua masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Kepala Desa Marok Tua, Nurden, Andi Kamal, Wendy, ASN yang namanya dikaitkan dalam informasi tersebut, serta pihak PT SPP perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dimiliki.

Bagi LAMI Kepri, persoalan lahan dengan luasan yang disebut mencapai lebih dari 1.000 hektare bukan perkara kecil. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan adanya praktik yang merugikan masyarakat maupun mencederai tata kelola pemerintahan.

Kini, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa luas lahan yang telah berpindah tangan, melainkan bagaimana prosesnya berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana legalitas dokumennya, dan apakah seluruh transaksi telah berjalan sesuai aturan.

Jangan sampai persoalan tanah berskala besar ini hanya menjadi polemik di tengah masyarakat. Jika semuanya sesuai aturan, buka dan tunjukkan dasar hukumnya. Namun, jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang berlindung di balik jabatan maupun kekuasaan.