Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ahmad Muzani Siapkan Langkah Konstitusional

Kualitas Terbaik Untuk Hidup Lebih Baik

Lihat Sekarang

TINTAJURNALISNEWS  –Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan bersama pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Muzani, surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani saat memberikan keterangan kepada awak media.

Muzani mengatakan, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal itu, pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat gabungan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan untuk menentukan tahapan berikutnya dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Dalam keterangannya, Ahmad Muzani juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk memperoleh Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR.

“Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” jelas Muzani.

Ia menegaskan, proses selanjutnya akan ditempuh melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan konstitusi.

Di akhir keterangannya, Muzani meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

“Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” tuturnya.

Penyerahan surat pengunduran diri tersebut menjadi peristiwa penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Publik kini menantikan langkah resmi Presiden dan MPR dalam menindaklanjuti proses tersebut sesuai aturan yang berlaku.