TINTAJURNALISNEWS —Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi diangkat menjadi Warga Kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara dalam upacara di Markas Komando Korpasgat, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/10/2026).
Pengangkatan tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan institusional sekaligus upaya memperkuat soliditas dan sinergi antarlembaga.
Selain Agus Subiyanto, empat pejabat lainnya turut dikukuhkan sebagai warga kehormatan Korpasgat, yakni Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Dalam prosesi tersebut, para pejabat menerima atribut kehormatan sebagai bagian dari pengukuhan. Penganugerahan ini mencerminkan penghargaan Korpasgat terhadap para pimpinan yang memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Korpasgat merupakan satuan TNI Angkatan Udara yang memiliki kemampuan khusus dalam pelaksanaan operasi militer sesuai tugas dan fungsinya. Soliditas antarkomponen pertahanan menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Melalui pengukuhan warga kehormatan ini, diharapkan hubungan kelembagaan dan koordinasi antarpimpinan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dilakukannya kajian mendalam terhadap penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan pengaturan tindak pidana korupsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi serta perlindungan kekayaan negara.
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat mengajak insan pers memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mendukung pemberantasan narkoba, penanganan persoalan lingkungan, serta pencegahan konflik sosial di Provinsi Riau.
Penanganan kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan terkait tiket keberangkatan kontingen Pesparawi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi perhatian publik. Setelah dua orang ditetapkan sebagai tersangka, perkembangan perkara ini kembali menjadi sorotan, terutama terkait tindak lanjut pengembalian berkas oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kepada penyidik Polda Kepri.
Bekas galian yang diduga berasal dari aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Jalan Kawal Wisata Bahari Km 32 beserta lokasi lainnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
