TINTAJURNALISNEWS –Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi perekonomian nasional di tengah dinamika global, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan melalui sistem GovTech berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, DEN mengungkapkan hasil survei independen yang dilakukan di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja.
Menurut data yang dipaparkan, sebanyak 86,9 persen SPPG memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan UMKM lokal, dengan rata-rata tiga UMKM terlibat pada setiap SPPG. Selain itu, sekitar 65 persen UMKM pemasok berasal dari wilayah kabupaten yang sama dengan lokasi pelayanan.
DEN juga melaporkan bahwa hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Kondisi tersebut dinilai turut mendorong pemerataan manfaat ekonomi di daerah tempat program dijalankan.
Selain membahas Program MBG, DEN turut menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi nasional. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik, didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta kondisi sektor korporasi dan perbankan yang dinilai tetap sehat.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati berbagai tantangan global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, termasuk dampak konflik internasional dan pergerakan nilai tukar yang dapat berpengaruh terhadap harga-harga domestik.
Dalam kesempatan itu, DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di antaranya peningkatan remitansi dari pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara guna mendukung penerimaan devisa negara.
Sementara di bidang transformasi digital, DEN melaporkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech pemerintah telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah disebut telah berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem yang didukung teknologi AI guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan penerapan digital single ID yang diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat pengelolaan data nasional berbasis teknologi.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan modern.
