TINTAJURNALISNEWS —Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk menjadi aparatur pemerintahan yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026), sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kemenko Polkam.
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya keberanian birokrasi dalam menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” kata Djamari dalam keterangan resminya.
Menurut dia, tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
Djamari juga menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Presiden, lanjutnya, menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena bangsa Indonesia menantikan pengabdian mereka di masa mendatang.
Dalam pembekalan tersebut, Djamari menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi sebelum 2035 sekaligus menghindari ancaman middle income trap.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan korupsi dan kebocoran kekayaan negara yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Kepada para praja, Djamari mengingatkan bahwa mereka nantinya akan menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” katanya.
Selain itu, Menko Polkam turut mengingatkan tantangan era digital dan media sosial yang saat ini dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena itu, aparatur pemerintahan diminta mampu mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut lulusan IPDN menjadi salah satu kekuatan utama aparatur sipil negara di Indonesia.
Menurut Tito, pendidikan di IPDN tidak hanya menitikberatkan pada ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi,” ujar Tito seperti dikutip dari siaran pers tersebut.
Ia juga menegaskan komitmen IPDN dalam meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan dan memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas.
Dalam kesempatan itu, Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama, penghargaan bagi tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Ia juga disematkan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara tersebut turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, pejabat Kemenko Polkam, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
