Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
HUKUM & KRIMINAL

Eks Kasat Narkoba Kutai Barat Dijatuhi Sanksi PTDH, Dugaan Keterlibatan Jaringan Bandar Narkoba Gegerkan Publik

Avatar photo
86
×

Eks Kasat Narkoba Kutai Barat Dijatuhi Sanksi PTDH, Dugaan Keterlibatan Jaringan Bandar Narkoba Gegerkan Publik

Sebarkan artikel ini
Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang

TINTAJURNALISNEWS –Beredarnya video pengawalan mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, menjadi perhatian publik di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat AKP Deky dikawal sejumlah petugas usai menjalani proses di lingkungan Mabes Polri.

Berdasarkan informasi yang berkembang dan pemberitaan sejumlah media, AKP Deky diketahui telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam sidang tersebut, dirinya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kasus ini turut menjadi sorotan lantaran AKP Deky sebelumnya menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat. Ia diduga memiliki keterkaitan dengan seorang bandar narkoba bernama Ishak yang tengah dalam penanganan aparat penegak hukum.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  63 Personel Polres Rokan Hulu Naik Pangkat, Kapolres Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Usai pelaksanaan sidang etik, AKP Deky tampak dibawa personel Divisi Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri guna menjalani proses lanjutan. Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar, dirinya memilih bungkam tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dikabarkan masih melakukan pendalaman terkait dugaan aliran dana dan kemungkinan adanya keterlibatan dalam praktik perlindungan jaringan narkotika.

Peristiwa tersebut menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak menilai langkah tegas dalam sidang etik penting dilakukan guna menjaga integritas institusi kepolisian, khususnya dalam pemberantasan narkoba.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi lanjutan terkait apakah yang bersangkutan menerima putusan atau menempuh upaya banding etik internal.

HUKUM & KRIMINAL

Penyegelan proyek PT Gandasari Shipyard Bintan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini justru menuai sorotan tajam publik. Sebab meski papan segel telah dipasang dan pengawasan disebut sudah dilakukan sejak Februari 2026, aktivitas di lokasi proyek diduga masih tetap terlihat berjalan berdasarkan pantauan lapangan dan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

HUKUM & KRIMINAL

Kantor DPRD Tanah Laut kembali menjadi sorotan setelah aksi damai gabungan mahasiswa dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang berujung kekecewaan. Massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan mafia BBM subsidi jenis solar bagi nelayan mendapati tidak satu pun anggota dewan berada di kantor saat aksi berlangsung, Senin (18/05/2026).

HUKUM & KRIMINAL

Dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat dari aliran Sungai Muara Kuku yang berada di wilayah Desa Kepenuhan Barat dan Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ribuan biota air dilaporkan mati, mulai dari ikan kecil, ikan konsumsi seperti baung, patin, nila, hingga udang sungai, serta organisme air lainnya yang ditemukan mengapung dan terdampar di sepanjang aliran sungai.