TINTAJURNALISNEWS –Komitmen menghadirkan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang maksimal kembali ditegaskan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangaraian. Hal ini terlihat saat jajaran Lapas mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar secara virtual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Indonesia. Sosialisasi ini bukan sekadar agenda formalitas, tetapi menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara, pembangunan Zona Integritas menjadi indikator penting dalam mendorong instansi pemerintah untuk bersih dari praktik korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Related Posts:
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan terkait dasar hukum, mekanisme pengusulan, tahapan evaluasi, hingga jadwal pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Tahun 2026. Seluruh materi yang disampaikan menjadi perhatian serius bagi setiap satuan kerja, termasuk Lapas Pasir Pangaraian, untuk benar-benar siap menjalankan perubahan secara konkret.
Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, melalui Kepala Subbagian Tata Usaha, Suharno, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait pembangunan dan evaluasi Zona Integritas.
“Ini menjadi referensi penting bagi kami dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun Zona Integritas di lingkungan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suharno menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh jajaran untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus mengikuti setiap arahan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan Zona Integritas,” tambahnya.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa perubahan birokrasi harus dimulai dari dalam. Kepercayaan publik tidak dibangun dari pencitraan semata, melainkan dari kerja nyata, pelayanan yang adil, serta integritas yang dijaga setiap saat.
Dengan keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Lapas Pasir Pangaraian diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan yang humanis.
Di era keterbukaan informasi saat ini, lembaga pemasyarakatan tidak cukup hanya menjalankan tugas, tetapi juga dituntut untuk membuktikan bahwa komitmen perubahan benar-benar diterapkan dalam sistem kerja mereka.
Sumber: Tim TJN
