TINTAJURNALISNEWS —Melonjaknya harga BBM eceran dan kesulitan warga memperoleh BBM dengan harga resmi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan mendorong Ketua DPD GWI Kalsel, Iswandi, bersama timnya melakukan penelusuran langsung ke sejumlah SPBU.
Kunjungan dilakukan ke Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah (Barabai), Hulu Sungai Selatan (Kandangan), hingga Hulu Sungai Utara (Amuntai). Rangkaian penelusuran ini akan terus diperluas ke beberapa daerah lainnya di Kalsel.
Langkah tersebut diambil setelah GWI Kalsel menerima banyak keluhan masyarakat mengenai stok BBM yang sering kosong, antrean panjang, dan maraknya harga eceran yang jauh di atas ketentuan.
Di berbagai titik, warga mendapati harga Pertalite tembus Rp15.000–Rp17.000, sementara Pertamax dijual Rp18.000–Rp20.000, kondisi yang membuat publik menduga adanya ketidakwajaran dalam pola distribusi.
Dalam setiap kunjungan, tim GWI diterima langsung oleh pihak manajemen SPBU untuk melakukan klarifikasi. Iswandi menegaskan bahwa SPBU harus memastikan pelayanan yang adil dan memprioritaskan masyarakat umum, terutama ketika terjadi lonjakan antrean.
“Kami menerima banyak laporan tentang kelangkaan, antrean panjang, dan harga eceran yang melambung. Kami meminta SPBU mematuhi aturan serta mengutamakan masyarakat,” tegasnya.
Salah seorang warga pelapor berinisial BHN mengaku kondisi ini sangat memberatkan masyarakat kecil yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja. “Harga eceran tinggi, stok tidak stabil, antrean lama. Kami berharap SPBU bisa memprioritaskan masyarakat,” ujarnya.
Iswandi juga meminta penjelasan dari manajemen SPBU terkait SOP, mekanisme pengawasan di lapangan, serta langkah yang diambil bila ada pihak yang tidak mengikuti prosedur resmi. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi Pertamina.
Pihak manajemen SPBU yang ditemui, Yono, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memberikan ruang pelayanan lebih besar untuk masyarakat umum. “Kami akan menindak tegas jika ada oknum yang melanggar dan tetap memprioritaskan masyarakat,” kata Yono.
Perwakilan SPBU lainnya, Pebby, menambahkan bahwa pihak SPBU selalu berupaya mengikuti SOP yang berlaku. Ia menilai pembinaan dari pemerintah daerah tetap diperlukan agar tidak terjadi gesekan di lapangan. “Situasi pembelian BBM sensitif. Pembinaan dari pemerintah sangat dibutuhkan karena karakter konsumen beragam,” ungkapnya.
GWI Kalsel memastikan akan terus mengawal perkembangan di lapangan dan menyampaikan laporan masyarakat kepada Pertamina serta instansi pemerintah terkait. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, GWI meminta agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber: DPD GWI Kalimantan Selatan
