TINTAJURNALISNEWS —Situasi terkait aktivitas cut and fill serta pemecahan batu ilegal di berbagai titik Kota Batam, Kepulauan Riau, kini memasuki fase paling panas. Bukan sekadar persoalan kegiatan tanpa izin, tetapi dugaan bahwa beberapa oknum aparat justru menjadi tameng bagi aktivitas haram tersebut.
Keadaan ini memicu kegeraman publik. Di tengah maraknya pelanggaran tanpa izin, muncul dugaan keterlibatan oknum dari berbagai instansi sehingga aktivitas ilegal itu tetap berjalan dengan nyaman, seolah tak tersentuh.
Pertanyaannya kini menggelitik banyak pihak: “Sampai kapan oknum aparat dibiarkan menjadi perisai bagi kegiatan ilegal?”
Awalnya, informasi yang beredar hanya menyebut adanya oknum aparat tertentu yang kerap berada di sekitar lokasi pemotongan lahan ilegal. Namun belakangan, nama seorang oknum Brimob berinisial TMB ikut terseret dalam informasi yang viral.
Kehadiran nama ini makin mempertegas dugaan adanya jaringan perlindungan bagi aktivitas tanpa izin di lapangan. Situasi tersebut memicu tanda tanya besar:
apakah aktivitas ilegal ini sengaja dibiarkan karena adanya tameng dari dalam?
Lebih memanaskan suasana, kabar yang beredar menyebut bahwa atasan dari oknum TMB justru tampak membela anggotanya. Bahkan disebut-sebut sempat memerintahkan upaya untuk melaporkan wartawan yang memberitakan aktivitas ilegal itu.
Langkah ini menambah kejanggalan. Kegiatan tanpa izin berjalan mulus, tetapi pihak yang mengungkap fakta malah terancam dilaporkan. Sebuah ironi yang sungguh mencoreng citra penegakan hukum.
Melihat kondisi ini, desakan agar pihak berwenang tingkat lebih tinggi segera turun tangan semakin tak terbendung. Pemerintah daerah, institusi hukum, hingga pimpinan aparat pusat didorong untuk segera mengambil tindakan tegas:
Mengusut tuntas aktivitas cut and fill tanpa izin.
Memeriksa seluruh oknum aparat yang diduga menjadi pelindung.
Membersihkan institusi dari tameng-tameng berkedok seragam.
Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan oknum. Aktivitas tanpa izin harus dihentikan, dan pihak yang melindungi harus dilibas tanpa kompromi.
Situasi saat ini menampilkan pemandangan yang tidak sehat: aktivitas ilegal merajalela, oknum aparat diduga melindungi, dan peliputan wartawan malah hendak diredam. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan preseden berbahaya dan merusak wibawa hukum di Batam.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
