Dokumentasi Kemenko Polhukam RI
TINTAJURNALISNEWS –Dalam rangka memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan laut, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meninjau langsung pembangunan Menara Suar Karang Singa yang terletak di wilayah perairan strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Peninjauan ini berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama TNI Rudi Haryanto, S.E., M.Tr.Opsla.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Kebijakan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada 16 April 2025. Dalam kunjungan itu, turut hadir Wakil Komandan Lantamal IV Batam, Kepala Distrik Navigasi Tipe I Tanjungpinang sebagai penanggung jawab proyek, serta pihak kontraktor dari PT Pacific Multindo Permai.
Peninjauan ini bertujuan memastikan proyek pembangunan Menara Suar Karang Singa telah selesai sesuai kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2025. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan secara umum telah rampung, meski masih ada beberapa pekerjaan finishing yang tertunda akibat cuaca ekstrem pada minggu terakhir pelaksanaan.
Menariknya, ditemukan adanya penambahan pekerjaan berupa pemasangan pagar keliling di atas platform beton sebagai bentuk pemenuhan standar keselamatan dari International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), yang tidak tercantum dalam anggaran awal.
“Menara Suar Karang Singa memiliki arti strategis dalam memperkuat kedaulatan NKRI serta menegaskan kehadiran negara di wilayah laut perbatasan yang sangat vital,” tegas Laksamana Pertama TNI Rudi Haryanto di lokasi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberadaan menara suar ini tak hanya penting sebagai sarana navigasi laut di jalur pelayaran internasional yang padat, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol pengelolaan wilayah maritim nasional, termasuk dalam upaya mitigasi potensi ancaman lintas batas.
Kehadiran langsung Kemenko Polhukam di lapangan juga menjadi bentuk dukungan moral kepada seluruh pihak yang bekerja keras menyukseskan proyek strategis ini, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan infrastruktur perbatasan dibangun secara optimal dan tepat waktu.
Dengan selesainya pembangunan menara suar ini, Indonesia kembali menegaskan posisi dan haknya atas wilayah laut di titik kritis perbatasan—sebuah langkah konkret untuk menghadirkan negara di garda terdepan.
Sumber: Kemenko Polhukam RI
