TINTAJURNALISNEWS —Peredaran rokok ilegal merek HD AO semakin meluas. Rokok ini tidak hanya membanjiri wilayah Kepulauan Riau (Kepri), tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jambi, Pekanbaru, dan Padang.
Dugaan kuat mengarah kepada satu nama: TS, yang disebut-sebut sebagai pengendali tunggal peredaran rokok tersebut, dengan lokasi produksi yang diduga berada di Batam.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa rokok HD AO sangat mudah ditemui, terutama di kios-kios pinggir jalan. Keberadaannya menyebar luas dan nyaris tanpa hambatan, menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa serius pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat. Apakah tindakan mereka selama ini hanya sebatas formalitas? Pasalnya, meskipun razia kerap digelar, produk ilegal ini tetap beredar bebas.
Jika benar TS berada di balik monopoli dan produksi rokok HD AO, maka ini merupakan ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kepri. Publik menanti ketegasan aparat dalam membongkar dan menindak tegas jaringan yang telah merugikan negara dan masyarakat ini.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
