Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Wapres Gibran Dukung Abolisi dan Amnesti dari Presiden Prabowo

Avatar photo
159
×

Wapres Gibran Dukung Abolisi dan Amnesti dari Presiden Prabowo

Sebarkan artikel ini
,"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

TINTAJURNALISNEWS –Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.

Dalam keterangannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa langkah Presiden tersebut merupakan keputusan yang sudah melalui perhitungan matang. Ia menyebut, pemberian abolisi maupun amnesti menjadi bagian dari upaya merajut persatuan bangsa.

“Ya, itu sudah dikalkulasi matang. Ini momen untuk menyambung tali persaudaraan kita,” ujar Gibran.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Sebelumnya, Presiden Prabowo melalui surat resmi kepada DPR RI mengajukan permohonan pertimbangan atas pemberian abolisi untuk Tom Lembong serta amnesti bagi sejumlah tokoh, termasuk Hasto Kristianto. DPR kemudian menyetujui usulan tersebut setelah melalui pembahasan bersama pemerintah.

BACA JUGA:  Rakor Nasional Bahas Konvensi Siber PBB, Pemerintah Hadapi Dilema: Lindungi Kedaulatan Digital atau Buka Akses Global?

Keputusan ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dengan pesan kuat bahwa rekonsiliasi nasional adalah jalan bersama membangun persatuan.

NASIONAL

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ketua Pengawas Haji, serta pimpinan Komisi VIII DPR RI di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), pertemuan tersebut membahas laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang secara umum dinilai berjalan baik, lancar, tertib, serta semakin memberikan kemudahan bagi jemaah Indonesia.