Syafrudin, anggota DPRD dari Fraksi Golkar
TINTAJURNALISNEWS – Dunia maya dihebohkan oleh drama politik di DPRD Kabupaten Nunukan. Rapat paripurna yang sedianya membahas Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2025 dan KUA-PPAS 2026 harus ditunda dua kali karena kuorum tidak terpenuhi.
Hanya 19 dari 30 anggota dewan yang hadir, sementara 11 anggota lainnya absen, sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan.
Syafrudin, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, menilai ketidakhadiran itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang tidak mengakomodir usulan kenaikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) mereka.
“Saya malu dengan sikap 11 anggota dewan yang tidak hadir, hanya karena permintaan kenaikan anggaran Pokir mereka tidak diakomodir Pemda Nunukan,” ujar Syafrudin, dikutip dari berbagai media, Kamis (14/8/2025).
Menurut Syafrudin, protes seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Ia menekankan pentingnya kehadiran anggota dewan untuk membahas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Sementara itu, Fraksi Hanura melalui Ketua Hamsing menyatakan tidak ada niat menghambat rapat, namun mereka menekankan perlunya pemerintah daerah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
Fraksi Nasdem melalui Ketua Muhammad Mansur juga memberikan ultimatum kepada Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), H. Syafrudin, terkait ketidakhadiran fraksinya.
KUA-PPAS sendiri merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan APBD. Tanpa kesepakatan ini, proses pembangunan daerah bisa terhambat, sehingga rapat paripurna ini memunculkan tensi politik yang tinggi.
Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya rapat dilanjutkan dan KUA-PPAS Perubahan 2025 serta KUA-PPAS 2026 berhasil disetujui.
