Foto Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TintaJurnalisNews –Aktivitas penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau yang terus-menerus beroperasi secara buka-tutup selama bertahun-tahun kembali mendapat sorotan.
Mantan anggota DPR Kepri, JC, memberikan tanggapan melalui Grup Sahabat Tinta Jurnalis News pada Kamis malam, 17 Oktober. Menurutnya, para pekerja tambang yang bekerja di sektor ini justru menjadi korban, padahal mereka hanya mencari nafkah.
“Kasihan para pekerja di tambang yang disebut liar dan ilegal itu. Mereka tidak tahu apa-apa, hanya bekerja untuk mendapat upah guna menafkahi keluarga. Kita tidak bisa menutup mata, daerah juga sangat membutuhkan pasir untuk kebutuhan lokal. Kalau kita terus mengimpor dari luar, bagaimana?” ujar JC.
JC menilai bahwa seharusnya DPRD Kabupaten Bintan bersama instansi terkait segera mengambil tindakan tegas terkait persoalan ini. Menurutnya, perlu ada aturan yang jelas untuk memberikan izin legal bagi penambangan pasir lokal.
“Saya pribadi masih bingung dengan sistem koordinasi dalam penambangan pasir lokal ini. Sebenarnya, instansi mana yang berhak mengurus hal ini, dan koordinasi itu dengan siapa? Aneh rasanya, sistem pemerintahan kita di daerah ini,” lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan proses koordinasi yang dilakukan terkait penambangan pasir ilegal ini. Menurut JC, sudah ada instansi yang seharusnya mengurus pertambangan, namun masih terlihat ada kekosongan regulasi yang mengakibatkan kekacauan dalam penerapannya.
“Saran saya, DPRD Kabupaten Bintan harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penambangan pasir lokal. Terlihat ada pihak yang bermain di ranah ini, sementara yang menjadi korban adalah para pekerja harian yang tidak tahu-menahu,” tegas JC.
(YD)
