Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati
TINTAJURNALISNEWS –Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyambut positif langkah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas ini digagas untuk mendampingi kementerian teknis dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor.
“Satgassus dari Kepolisian ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Saya bahkan diundang saat peluncuran awalnya. Kini, inisiatif tersebut diperkuat kembali, dan tentu ini sangat positif. Karena APBN yang sehat membutuhkan penerimaan negara yang kuat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, Selasa (17/6).
Satgas ini diketahui telah bekerja selama enam bulan terakhir, melakukan koordinasi aktif dengan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim juga sudah turun langsung ke lapangan, termasuk melakukan pemantauan di sejumlah pelabuhan di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan seluruh anggota Satgassus, kecuali Novel Baswedan, yang juga diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas tersebut. Pertemuan itu membahas strategi penguatan sinergi dalam pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.
Satgas ini dipimpin oleh Herry Muryanto, yang sebelumnya juga dikenal dalam upaya pemberantasan korupsi di KPK. Bersama timnya, mereka akan berfokus mengawal potensi kebocoran penerimaan negara di sektor-sektor strategis. “Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal negara. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama,” tambah Sri Mulyani.
Dengan dukungan Satgassus dari Kepolisian RI, diharapkan potensi penerimaan negara yang selama ini bocor atau belum tergali secara maksimal, bisa ditingkatkan secara signifikan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
