TINTAJURNALISNEWS –Petugas gabungan melaksanakan razia kamar hunian sekaligus tes urine terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Senin (6/4/2026) pagi.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti Benny Muhammad Saifollah, perwakilan BNNK, jajaran Polres Pidie, Polsek Sakti, serta Koramil 12 Sakti. Turut hadir pula personel Satresnarkoba dan staf Lapas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam keterangannya, Kapolres Pidie melalui Kasi Humas AKP Masri menyampaikan bahwa razia dilakukan secara menyeluruh pada kamar hunian warga binaan guna memastikan tidak adanya barang terlarang di dalam lapas.
“Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian, seperti pisau kater, pisau cukur, korek api, kabel lampu, botol parfum, kaleng minuman, gunting, serta potongan sendok makan,” jelasnya.
Selain itu, petugas juga melakukan tes urine terhadap sejumlah narapidana sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas.
“Hasil pemeriksaan urine menunjukkan seluruh sampel yang diuji dinyatakan negatif dari zat narkotika,” tambah AKP Masri.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di dalam Lapas Kelas IIB Kota Bakti, sekaligus mencegah potensi gangguan, khususnya terkait peredaran barang terlarang dan penyalahgunaan narkoba.
Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan kondisi lapas tetap aman, tertib, dan kondusif.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
