TINTAJURNALISNEWS —Polemik masuknya ratusan ton beras impor ke Indonesia melalui Batam dan Sabang kembali mencuat. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait hal tersebut.
Menurut Djaka, beras-beras impor itu dilaporkan masuk melalui pelabuhan di kawasan free trade zone (FTZ), yakni Sabang dan Batam.
Kedua wilayah tersebut memang berstatus kawasan perdagangan bebas, yang memiliki mekanisme dan regulasi berbeda dari wilayah pabean Indonesia lainnya.
“Batam dan Sabang itu merupakan free trade zone, yang memiliki aturan tersendiri dalam pemasukan barang. Regulasi di masing-masing wilayah diatur oleh otoritas setempat,” jelas Djaka saat ditemui Media. Jakarta, 3/12/2025.
Djaka menegaskan bahwa pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas tidak otomatis dianggap sebagai impor ke daerah pabean Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan harus diperketat terutama pada arus barang yang keluar dari Batam dan Sabang menuju wilayah Indonesia lainnya.
“Ke depan, yang perlu lebih diawasi adalah barang-barang yang keluar dari Batam dan Sabang, karena di situlah potensi pelanggaran bisa terjadi,” tambahnya.
Hingga saat ini, Bea Cukai memastikan akan memperkuat pengawasan lintas kawasan, khususnya untuk mencegah peredaran barang-barang dari zona bebas ke wilayah Indonesia tanpa izin dan prosedur resmi.
Isu ini sebelumnya memicu sorotan publik lantaran masuknya beras impor dianggap bisa mengganggu stabilitas pangan nasional, apalagi jika beras tersebut bergerak keluar dari kawasan FTZ tanpa pengawasan.
Tinta Jurnalis News akan terus mengawal perkembangan resmi terkait pengawasan distribusi beras di kawasan perdagangan bebas, serta langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
