Membahas persiapan pelaksanaan program prioritas nasional
TINTAJURNALISNEWS —Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4), bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih.
Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan program prioritas nasional: Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang tergolong dalam Desil 1.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang matang agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahap awal program akan dijalankan di 53 lokasi yang telah ditetapkan.
“Presiden memberikan arahan agar 53 titik itu dikelola dengan perencanaan yang baik, mulai dari tahap awal hingga proses kelulusan siswa,” ujar Gus Ipul kepada media usai rapat.
Presiden juga memberi perhatian khusus pada proses rekrutmen siswa. Ia meminta agar seleksi dilakukan secara ketat dan tepat sasaran, serta menghindari potensi penyimpangan.
“Presiden berharap proses rekrutmen dilakukan sungguh-sungguh dan jauh dari praktik yang tidak semestinya,” tegas Gus Ipul.
Selain 53 titik awal, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang kini sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Titik-titik ini diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta kesiapan lahan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menuturkan bahwa rekrutmen tenaga pendidik akan dilakukan secara terintegrasi, mencakup guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Rekrutmen akan melibatkan guru ASN dan PPPK.
“Kami akan berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sesuai arahan Presiden,” ungkap Abdul Mu’ti.
Ia juga menyampaikan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan dirancang fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit, yang memungkinkan siswa mengikuti proses belajar sesuai kesiapan dan latar belakang pendidikan masing-masing.
“Capaian pembelajaran tetap terukur, namun waktu masuk dan keluar siswa akan disesuaikan dengan kondisi mereka,” jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa program ini merupakan contoh nyata kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
BPS mendukung penuh melalui penyediaan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dari 53 titik yang diajukan, mayoritas berada di kantong-kantong kemiskinan dan daerah dengan jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah. Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi mereka,” terang Amalia.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemanfaatan data yang akurat, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.****
