Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
NASIONAL

Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Avatar photo
213
×

Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Pengucapan sumpah Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, di Istana Negara

TINTAJURNALISNEWS —Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Pengangkatan Dwiarso Budi Santiarto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Setelah pembacaan Keputusan Presiden, Dwiarso mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan.

Usai pelaksanaan sumpah jabatan, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat kepada Dwiarso atas amanah baru yang diemban.

BACA JUGA:  Belanja Negara Capai Rp620,3 Triliun per Maret 2025, Wamenkeu Suahasil: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I

Pelaksanaan pengucapan sumpah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan Mahkamah Agung dalam mendukung penegakan hukum dan peradilan yang berintegritas di Indonesia.

 

 

Sumber: BPMI Setpres

 

HUKUM & KRIMINAL

Langkah tegas namun produktif ditunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset negara. Melalui mekanisme resmi, empat kapal hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dimanfaatkan sebagai aset operasional negara.