Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Hambalang, Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur

Avatar photo
20
×

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Hambalang, Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353
Rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian serta instansi terkait

TINTAJURNALISNEWS –Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian serta instansi terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa rapat membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pertanian, energi, hingga infrastruktur.

“Di sektor pertanian, pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah serta pelaku industri, sambil memperhatikan kesejahteraan petani,” ujar Teddy.

Sementara di bidang energi, fokus pembahasan meliputi mekanisme impor etanol, produksi tetes tebu atau molase, serta penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya.

Presiden bahkan memberikan arahan khusus agar Danantara segera menyiapkan prototipe listrik pedesaan tenaga surya yang ditargetkan dapat berjalan dalam 3–5 bulan.

Agenda besar pembangunan infrastruktur juga masuk dalam pembahasan. “Isu lain yang dibahas adalah rencana dan pendanaan pembangunan giant sea wall yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di wilayah Pantura Jawa,” tambah Teddy.

Rapat terbatas ini disebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur nasional.

Sumber: BPMI Setpres

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.