Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONALPEMERINTAHAN

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Target Ribuan Lokasi di 2026

Avatar photo
104
×

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Target Ribuan Lokasi di 2026

Sebarkan artikel ini
Dok. BPMI Setpres - Kemensetneg RI

TINTAJURNALISNEWS –Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Usai rapat, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan pembangunan di 100 titik. Rinciannya, sebanyak 65 titik merupakan tahap awal dan 35 titik tahap lanjutan, dengan target penyelesaian keseluruhan pada akhir Mei 2026.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengelolaan kampung nelayan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Polresta Tanjungpinang Gelar Bazar Murah Perdana, Warga Antusias Sambut Keringanan Harga Jelang Idulfitri

Lebih lanjut, pemerintah merencanakan ekspansi besar-besaran dengan pembangunan sekitar 1.000 kampung nelayan tambahan sepanjang tahun 2026. Program ini akan dijalankan secara paralel dan diprioritaskan untuk kawasan Indonesia Timur.

Terkait rencana kerja sama dengan Pemerintah Inggris dalam pengadaan kapal, KKP saat ini tengah melakukan kajian teknis. Analisis tersebut mencakup kesiapan industri galangan kapal dalam negeri guna memastikan target produksi dapat tercapai dalam kurun waktu dua tahun.

EKONOMI

Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.