TintaJurnalisNews -Polri menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada seorang perwira polisi aktif, AKP DI.
Keputusan ini diambil dalam sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa, 26 November 2024, menyusul kasus penembakan terhadap seorang anggota polisi di Sumatera Barat (Sumbar) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum maupun kode etik oleh anggotanya.
“Sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan Polri. Siapapun yang terbukti bersalah, baik secara pidana maupun pelanggaran kode etik, akan diberikan sanksi tegas. Kita tidak ada toleransi terhadap perbuatan yang mencoreng institusi Polri,” ujar Irjen Pol. Sandi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/11) malam.
Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Kasus ini menjadi sorotan setelah penyidik mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, hingga tokoh politik dan berbagai kalangan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional serta langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Aktivitas pertambangan bauksit di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menjadi perhatian setelah adanya informasi mengenai dugaan pengiriman bauksit menuju PT BAI di Galang Batang, Kabupaten Bintan.
Dugaan aktivitas pertambangan dan pengiriman bauksit dari Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menuju PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Galang Batang, Bintan, mendesak mendapat perhatian serius pemerintah. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan instansi terkait diminta tidak tinggal diam serta segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
