TINTAJURNALISNEWS –Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, dalam forum resmi Komisi III DPR RI menuai polemik dan reaksi dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat Madura.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Narkotika Nasional serta jajaran Bareskrim Polri pada Selasa (7/4/2026).
Dalam forum tersebut, Aboe Bakar menyinggung dugaan keterlibatan oknum ulama dan pesantren di Madura dalam jaringan peredaran narkotika. Pernyataan itu kemudian dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk generalisasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kelompok tertentu.
Seiring beredarnya potongan video rapat di berbagai platform media sosial, reaksi dari masyarakat pun bermunculan. Sejumlah tokoh dan warga Madura dari berbagai daerah, seperti Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan, menyampaikan keberatan atas pernyataan tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, pada 14 April 2026 Aboe Bakar menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui sejumlah media dan kanal digital.
Dalam keterangannya, ia mengakui penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam forum tersebut.
“Saya minta maaf yang dalam karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah. Sekali lagi saya minta maaf,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait potongan video pernyataannya yang memicu polemik.
Lebih lanjut, Aboe Bakar menegaskan tidak memiliki niat untuk menyudutkan apalagi menghina ulama maupun pesantren.
“Saya memahami bahwa narasi yang berkembang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah saya menyudutkan ulama dan pesantren. Untuk itu saya tegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk menghina atau menistakan para ulama,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan penghormatan kepada para ulama yang disebutnya sebagai sosok yang dihormati dan berjasa dalam kehidupan masyarakat.
Polemik ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik agar tetap memperhatikan sensitivitas sosial serta menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
