TINTAJURNALISNEWS —Pemerintah memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia. Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa harga Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP selama periode Januari hingga Oktober 2026 mencapai USD91–92 per barel.
Di tengah tekanan harga minyak tersebut, pemerintah terus memantau kondisi pasokan BBM untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan lancar di berbagai wilayah.
Berdasarkan pemaparan pemerintah, cadangan nasional Pertalite saat ini berada pada kisaran 16–18 hari. Adapun stok BBM jenis lain, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, tersedia untuk lebih dari 20 hari.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan pasokan BBM di Bali. Ketersediaan BBM di wilayah tersebut telah meningkat menjadi 11–12 hari, dengan target mencapai 15 hari dalam sepekan ke depan.
Sebelumnya, distribusi BBM di Bali sempat mengalami gangguan akibat keterlambatan kedatangan kapal dari Jawa. Namun, kendala tersebut berangsur teratasi melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga mulai kembali normal setelah sebelumnya menghadapi kendala penyaluran.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas pasokan BBM dan ketahanan energi nasional di Istana Merdeka.
Selain menjaga pasokan BBM, pemerintah mengambil langkah di sektor mineral dan batu bara untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Pemerintah menerapkan relaksasi produksi secara terbatas seiring harga batu bara yang mencapai USD154 per ton untuk kalori 633. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus mendorong peningkatan devisa negara.
Di sektor hilirisasi, pengembangan industri nikel juga terus berjalan, termasuk di kawasan Weda Bay, Maluku Utara. Penguatan industri hilir menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Pemerintah juga bersiap meresmikan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas tersebut merupakan hasil kerja sama perusahaan asal China, CATL, dengan badan usaha milik negara (BUMN). Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek itu sebelumnya dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun lalu.
Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik diharapkan dapat memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas mineral, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika harga minyak dunia, memastikan distribusi BBM tetap berjalan, serta memperkuat sektor hilirisasi guna meningkatkan penerimaan devisa negara.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fransiska Mawar Menik memenuhi panggilan Polda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjalani klarifikasi terkait unggahannya di media sosial Threads yang mengkritik pemadaman listrik atau blackout berkepanjangan di Kota Batam.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lebih masif, cepat, dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan kembali menjadi sorotan di Batam. Perhatian kini tertuju pada informasi mengenai dugaan pemberian uang koordinasi kepada sejumlah pihak agar peredaran rokok tersebut tidak menjadi bahan pemberitaan.
