TINTAJURNALISNEWS —Pemerintah terus mendorong penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan perbankan. Salah satu arah kebijakan yang dibahas adalah mendorong agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.
Berdasarkan keterangan resmi BPMI Sekretariat Presiden, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut membahas penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Menurut Airlangga, hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
Ia menyebut capaian tersebut relatif baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Meski demikian, pemerintah masih melihat perlunya perluasan akses perbankan agar masyarakat yang belum memiliki rekening dapat terhubung dengan layanan keuangan formal.
Untuk mendukung arahan Presiden, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem pembayaran Bank Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan.
Selain rekening perbankan, pemerintah juga akan terus memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional.
Penguatan sistem pembayaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih mudah dan luas kepada masyarakat.
BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga didesak melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 65.748.003 di Jalan Lintas Maliku–Bahaur, Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desakan ini berkaitan dengan dugaan penyaluran BBM dalam jumlah besar di luar waktu operasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Polri meningkatkan kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada sejumlah wilayah.
Pemberitaan mengenai pengelolaan Dana Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, tahun anggaran 2024 dan 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,5 miliar kembali menjadi sorotan publik.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menyerukan seluruh jajaran Kejaksaan untuk bangkit dan menjadikan berbagai tantangan yang dihadapi institusi sebagai momentum melakukan pembenahan.
