Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Pelabuhan Tikus Gentong yang Diduga Milik Santo Disebut Beroperasi Masif, Berbeking Kuat dan Pakai Alat Berat

Avatar photo
27
×

Pelabuhan Tikus Gentong yang Diduga Milik Santo Disebut Beroperasi Masif, Berbeking Kuat dan Pakai Alat Berat

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353
Pelabuhan Tikus Gentong Milik SANT Pakai Alat Berat

TINTAJURNALISNEWS –Aktivitas di pelabuhan tikus kawasan Gentong, Tanjung Uban, Bintan kembali menjadi sorotan. Berdasarkan informasi terpercaya yang diterima Tinta Jurnalis News pada Kamis (26/9/2025), titik sandar kapal yang diduga milik S ini disebut-sebut beroperasi secara masif dalam skala besar, dengan aktivitas bongkar muat signifikan meski dikabarkan tanpa dokumen resmi.

Informasi yang beredar menyebutkan proses bongkar muat di lokasi tersebut tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan mesin dan alat berat. Pola ini menggambarkan operasi berskala besar yang terorganisir dan bukan aktivitas kecil-kecilan.

Sumber yang sama juga menyebut dugaan adanya pihak kuat yang membekingi aktivitas tersebut sehingga terkesan kebal aturan dan sulit tersentuh pengawasan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya serius mengenai pengawasan instansi terkait terhadap aktivitas bongkar muat yang disebut-sebut tanpa dokumen resmi di pelabuhan tikus yang diduga milik S ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak S maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi atas informasi yang berkembang.

REDAKSI TJN

 

 

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.