Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Keselamatan Masyarakat dan Petugas Jadi Prioritas, Menko Polkam Tekankan Penanganan Karhutla Harus Cepat dan Terpadu

Avatar photo
54
×

Keselamatan Masyarakat dan Petugas Jadi Prioritas, Menko Polkam Tekankan Penanganan Karhutla Harus Cepat dan Terpadu

Sebarkan artikel ini
Menko Polkam Djamari Chaniago meninjau Posko Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (Foto: Humas Kemenko Polkam RI)

TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Keselamatan masyarakat serta petugas di lapangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan operasi pemadaman yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai instansi.

Berdasarkan siaran pers Humas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, saat meninjau Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (31/7/2026), menegaskan pentingnya mempercepat penanganan titik api sebelum kebakaran meluas.

Dalam arahannya, Menko Polkam meminta seluruh unsur yang terlibat terus memantau perkembangan di lapangan agar setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

“Saya yakin bahwa kita semua ingin menyelesaikan masalah ini. Pantau terus jangan sampai ada titik api lagi, kita lebih baik menyelesaikannya pada saat titik api masih kecil,” ujar Djamari sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut.

Ia juga menginstruksikan agar koordinasi antarinstansi terus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia, mulai dari sumber air, pompa pemadam, pipa penyalur air hingga tempat penampungan air sementara. Menurutnya, pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasi penanganan karhutla.

Menko Polkam menegaskan bahwa upaya pemadaman bukan hanya bertujuan mengendalikan kebakaran, tetapi juga melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat yang dapat terdampak asap maupun meluasnya area kebakaran.

Selain itu, ia mengingatkan agar keselamatan personel yang bertugas di lapangan tidak diabaikan. Setiap pelaksanaan operasi diminta diawali dengan briefing serta pengaturan personel yang baik untuk meminimalkan risiko selama proses pemadaman berlangsung.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pemerintah pusat terus memperkuat dukungan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC), penambahan armada pesawat apabila diperlukan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pemadaman.

Saat ini, dua pesawat OMC telah diterbangkan guna meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak. Pemerintah juga menyatakan siap menambah armada apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.

BNPB turut meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, serta seluruh unsur terkait mengoptimalkan mobil tangki air yang tersedia untuk memperkuat operasi pemadaman sembari menunggu tambahan bantuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, evaluasi terhadap kekuatan Satgas Darat juga diminta segera dilakukan, baik dari sisi jumlah personel maupun kelengkapan peralatan seperti pompa air, selang, dan sarana pendukung lainnya agar penanganan kebakaran berjalan lebih optimal.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Menko Polkam, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo menjelaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait terus melakukan pemadaman serta upaya pencegahan agar api tidak meluas ke permukiman maupun jalan raya.

Menurut Herman, perubahan arah angin menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi petugas di lapangan. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, mobil tangki air telah ditempatkan di sejumlah titik strategis guna mencegah api melintasi badan jalan yang berpotensi mengganggu arus transportasi akibat pekatnya asap.

Dalam peninjauan tersebut Menko Polkam didampingi Sesmenko Polkam, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur teknis terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, BMKG, BNPB, BPBD, Basarnas, dan Manggala Agni.