Foto Ilustrasi
TintaJurnalisNews –Wali murid di TK Pembina Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, mengungkapkan keresahan terhadap sikap Kepala Sekolah, Hasnita, yang dinilai arogan saat menagih uang iuran sekolah (SPP). Hal ini diungkapkan oleh salah seorang wali murid, Metly, kepada awak media.
Metly menjelaskan bahwa Kepala Sekolah secara langsung mendatangi rumahnya untuk meminta uang SPP sebesar Rp50 ribu. “Saya merasa keberatan dengan cara yang dilakukan kepala sekolah. Hal ini sangat mengganggu,” ujar Metly.
Lebih lanjut, Metly memaparkan bahwa sebelumnya pihak sekolah juga telah meminta uang untuk pembelian seragam. Namun, karena adanya pemotongan uang SPP yang belum terbayarkan, ia akhirnya terpaksa membeli seragam secara online. “Kami, para wali murid, berharap pihak berwenang segera menyelesaikan masalah ini agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman,” imbuhnya.
Dinas Pendidikan Berikan Teguran
Menanggapi laporan ini, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Sekolah TK Pembina Ladang Panjang untuk memberikan klarifikasi.
“Dari hasil penjelasan yang kami terima, memang benar adanya pemungutan uang SPP sebesar Rp50 ribu. Menurut kepala sekolah, uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional sekolah,” terang Gunawan melalui sambungan telepon.
Namun demikian, Gunawan menegaskan agar praktik pungutan tersebut segera dihentikan. “Dinas Pendidikan akan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Saat ini, program pendidikan gratis di Pasaman baru mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA dalam program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. PAUD dan Taman Kanak-Kanak belum termasuk dalam program tersebut,” jelasnya.
Harapan untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Gunawan berharap agar program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat berjalan lebih baik ke depannya, termasuk di jenjang pendidikan PAUD dan TK. “Kami ingin pendidikan gratis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama para wali murid, yang berharap ada perubahan sistem yang lebih baik demi menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi anak-anak.(***)
