TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Tahun 2025 berjalan optimal, objektif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Mengawal Pelaksanaan Pengukuran IDI Provinsi 2025 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini diikuti Tim IDI Pusat, jajaran Kementerian Dalam Negeri, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menegaskan bahwa IDI memiliki peran strategis dalam pembangunan politik nasional maupun daerah. Menurutnya, IDI tidak hanya menjadi indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur.
“Karena itu, pengukuran IDI 2025 harus dilaksanakan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Haryadi.
Ia menjelaskan, pengukuran IDI tahun 2025 dilaksanakan di 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru yang untuk pertama kalinya masuk dalam cakupan pengukuran. Saat ini, tahapan pengukuran telah memasuki proses verifikasi data dan dokumen di tingkat provinsi, dengan 20 provinsi dilaporkan telah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan.
Haryadi menekankan bahwa kualitas hasil pengukuran IDI sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang.
“Sinergi antara Kelompok Kerja IDI Pusat dan Provinsi, serta komitmen unsur sumber data, menjadi faktor utama agar capaian IDI 2025 sesuai target dan benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi yang sebenarnya,” katanya.
Tahapan pengukuran IDI selanjutnya akan dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) di tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Februari 2026. Secara nasional, penyelesaian pengukuran IDI 2025 ditargetkan rampung pada Maret 2026.
Kemenko Polkam berharap hasil pengukuran IDI 2025 dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka memperkuat demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.
