Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Resmi Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI, Jabatan Kembali Aktif Setelah 25 Tahun

Avatar photo
48
×

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Resmi Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI, Jabatan Kembali Aktif Setelah 25 Tahun

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353
Prabowo Subianto, secara resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI

TINTAJURNALISNEWS –Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan tersebut digelar dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Jabatan Wakil Panglima TNI ini kembali diaktifkan setelah vakum selama 25 tahun. Tandyo Budi Revita sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) mendampingi Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku KSAD.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri jajaran pejabat tinggi TNI, Kementerian Pertahanan, serta para prajurit yang mengikuti gelar pasukan. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global.

Pengangkatan Tandyo Budi Revita ke posisi strategis ini menandai babak baru struktur komando TNI, sekaligus memperkuat sinergi antar matra dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan.

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.

NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya keseragaman informasi publik di tengah penanganan bencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Media, Komunikasi, dan Informasi Publik yang digelar melalui skema hybrid.