TINTAJURNALISNEWS –Isu yang menyebut Instruksi Gubernur Kepulauan Riau “tak bertaring” serta menuding aktivitas di Zona B Taman Gurindam 12 sebagai bentuk pembangkangan, dibantah tegas Koordinator Zona B, Ahmad Syukri alias Sas Joni.
Sas Joni menilai pemberitaan tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan berpotensi membangun persepsi keliru seolah terjadi krisis kewibawaan pemerintah daerah.
“Kami tegaskan, tidak ada pembangkangan terhadap Instruksi Gubernur. Kami tetap menghormati dan tunduk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang berjalan di Zona B saat ini berada dalam koridor komunikasi dan koordinasi,” tegasnya, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas UMKM di Zona B bukan bentuk komersialisasi liar, melainkan penataan sementara dalam momentum Ramadan guna mendorong perputaran ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, seluruh proses telah melalui mekanisme administrasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
“Zona B bukan ruang yang diambil secara sepihak. Semua melalui mekanisme dan koordinasi. Jangan digiring seolah-olah ada tekanan atau kekuatan tersembunyi. Itu asumsi yang tidak berdasar,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa ruang terbuka hijau dipaksa menjadi arena kuasa, Sas Joni menyebut narasi tersebut berlebihan dan tidak proporsional. Ia memastikan aktivitas yang berjalan bersifat temporer, terukur, serta tidak mengubah fungsi dasar kawasan.
“Kami memahami fungsi ruang terbuka hijau. Kegiatan ini sementara dan tetap menjaga kebersihan, ketertiban, serta estetika lokasi,” katanya.
Ia juga membantah anggapan adanya friksi horizontal akibat aktivitas tersebut. Menurutnya, Zona B dan Zona C memiliki dinamika masing-masing dan tidak semestinya dipertentangkan.
“Kami tidak pernah berniat mematikan usaha pihak lain. Ramadan seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan konflik,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Sas Joni menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta kesiapan mengikuti setiap keputusan resmi yang ditetapkan.
“Kami mendukung kebijakan Pemprov Kepri. Jika ada evaluasi, kami terbuka. Namun jangan membangun opini seolah-olah pemerintah tidak berwibawa. Itu tidak benar,” tutupnya.
