Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONALPolri

Irjen Sandi Nugroho Resmi Jabat Kapolda Sumsel

Avatar photo
311
×

Irjen Sandi Nugroho Resmi Jabat Kapolda Sumsel

Sebarkan artikel ini
Irjen Pol Sandi Nugroho

TINTAJURNALISNEWS –Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan di tubuh Polri. Salah satu perwira tinggi yang mendapatkan promosi jabatan adalah Irjen Pol Sandi Nugroho, yang resmi ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026, yang mengatur rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.

Irjen Sandi Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Ia menggantikan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi yang selanjutnya dipercaya menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Kepala Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta upaya penyegaran dan penguatan kinerja institusi.

BACA JUGA:  Wapres Gibran Dukung Pelatihan AI untuk 44 Ribu UMKM, Indonesia Jadi Target Terbesar Program AIM ASEAN

“Mutasi merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bentuk pembinaan karier serta untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan Polri kepada masyarakat,” demikian keterangan resmi Polri.

Sementara itu, posisi Kadiv Humas Polri yang ditinggalkan Irjen Sandi Nugroho kini diisi oleh Irjen Pol Johnny Eddizon Izir.

Rotasi jabatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.