Indeks

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa percepatan penyediaan layanan sinyal telekomunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan semata persoalan konektivitas, melainkan bagian dari mandat strategis negara yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keamanan nasional.

Uang sebesar Rp500.000 per bulan yang selama ini dititipkan oleh salah satu pelaku usaha di Kota Batam melalui perantara berinisial R, hingga kini belum juga diterima oleh pihak penerima berinisial E. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2025 dan menimbulkan tanda tanya besar terkait kejelasan penyaluran dana tersebut.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif kepabeanan berupa pembawaan uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa izin resmi.

Pemerintah secara resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai langkah penertiban izin kehutanan dan penguatan tata kelola hutan nasional.

Menurut Sasjoni, kondisi tersebut bukan sekadar dinamika pasar, melainkan persoalan kebijakan yang dibiarkan tanpa pengawasan dan intervensi serius dari lembaga legislatif daerah.

“Ini bukan lagi fluktuasi biasa. Ketika harga sembako melonjak terus-menerus dan rakyat semakin tertekan, seharusnya DPRD hadir menjalankan fungsi pengawasan. Namun yang terlihat justru sebaliknya,” ujar Sasjoni, Senin 15/12/25.

Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/Bukit Barisan, Ny. Linda Hendy Antariksa, secara resmi melepas Mayjen TNI Rio Firdianto beserta Ibu Ny. Galuh Rio Firdianto, Minggu (14/12/2025). Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian Mayjen TNI Rio Firdianto selama bertugas di Kodam I/Bukit Barisan sebelum mengemban amanah baru sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) J. Devy Sudarso secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Kepri Tahun 2025 yang digelar di Asialink Hotel Batam by Prasanthi, Senin (15/12/2025). Rakerda tahun ini mengusung tema “Kejaksaan Berintegritas, Penegakan Hukum yang Profesional untuk Masyarakat Kepri Berkeadilan”.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah diminta memastikan seluruh warga yang terdampak mendapatkan tempat tinggal layak secara bertahap dan berkelanjutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, serta sektor perhotelan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.