TINTAJURNALISNEWS –Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan hutan lindung.
Instruksi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang dinilai tidak sesuai aturan serta berpotensi merusak lingkungan.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa seluruh izin tambang yang tidak memiliki kejelasan administratif maupun melanggar ketentuan harus ditindak tegas, termasuk pencabutan izin.
“Semua yang tidak jelas, yang melanggar aturan, harus dievaluasi. Jika terbukti bermasalah, segera dicabut,” tegas Presiden dalam pernyataannya.
Pemerintah juga memberikan batas waktu kepada Menteri ESDM untuk menyelesaikan proses evaluasi tersebut dalam waktu singkat, yakni sekitar satu pekan, sebelum hasilnya dilaporkan kembali kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan ratusan izin tambang yang berada di kawasan hutan, termasuk hutan lindung, yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Selain itu, penertiban IUP juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara serta mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar hukum, terlebih yang dilakukan di kawasan yang memiliki fungsi lindung bagi ekosistem.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
