TINTAJURNALISNEWS —Situasi terkait aktivitas cut and fill serta pemecahan batu ilegal di berbagai titik Kota Batam, Kepulauan Riau, kini memasuki fase paling panas. Bukan sekadar persoalan kegiatan tanpa izin, tetapi dugaan bahwa beberapa oknum aparat justru menjadi tameng bagi aktivitas haram tersebut.
Keadaan ini memicu kegeraman publik. Di tengah maraknya pelanggaran tanpa izin, muncul dugaan keterlibatan oknum dari berbagai instansi sehingga aktivitas ilegal itu tetap berjalan dengan nyaman, seolah tak tersentuh.
Pertanyaannya kini menggelitik banyak pihak: “Sampai kapan oknum aparat dibiarkan menjadi perisai bagi kegiatan ilegal?”
Awalnya, informasi yang beredar hanya menyebut adanya oknum aparat tertentu yang kerap berada di sekitar lokasi pemotongan lahan ilegal. Namun belakangan, nama seorang oknum Brimob berinisial TMB ikut terseret dalam informasi yang viral.
Kehadiran nama ini makin mempertegas dugaan adanya jaringan perlindungan bagi aktivitas tanpa izin di lapangan. Situasi tersebut memicu tanda tanya besar:
apakah aktivitas ilegal ini sengaja dibiarkan karena adanya tameng dari dalam?
Lebih memanaskan suasana, kabar yang beredar menyebut bahwa atasan dari oknum TMB justru tampak membela anggotanya. Bahkan disebut-sebut sempat memerintahkan upaya untuk melaporkan wartawan yang memberitakan aktivitas ilegal itu.
Langkah ini menambah kejanggalan. Kegiatan tanpa izin berjalan mulus, tetapi pihak yang mengungkap fakta malah terancam dilaporkan. Sebuah ironi yang sungguh mencoreng citra penegakan hukum.
Melihat kondisi ini, desakan agar pihak berwenang tingkat lebih tinggi segera turun tangan semakin tak terbendung. Pemerintah daerah, institusi hukum, hingga pimpinan aparat pusat didorong untuk segera mengambil tindakan tegas:
- Mengusut tuntas aktivitas cut and fill tanpa izin.
- Memeriksa seluruh oknum aparat yang diduga menjadi pelindung.
- Membersihkan institusi dari tameng-tameng berkedok seragam.
Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan oknum. Aktivitas tanpa izin harus dihentikan, dan pihak yang melindungi harus dilibas tanpa kompromi.
Situasi saat ini menampilkan pemandangan yang tidak sehat: aktivitas ilegal merajalela, oknum aparat diduga melindungi, dan peliputan wartawan malah hendak diredam. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan preseden berbahaya dan merusak wibawa hukum di Batam.
