Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
Tanjungpinang

GAMNR Desak Gubernur Batalkan Rencana Utang Daerah untuk Tugu Bahasa: Jangan Bebani Rakyat demi Proyek Seremonial

Avatar photo
143
×

GAMNR Desak Gubernur Batalkan Rencana Utang Daerah untuk Tugu Bahasa: Jangan Bebani Rakyat demi Proyek Seremonial

Sebarkan artikel ini
,"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Said Ahmad Syukri, Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau Kota Tanjungpinang

TINTAJURNALISNEWS –Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) dengan tegas menolak rencana Gubernur Kepulauan Riau yang hendak mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) hanya untuk membiayai pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat.

Ketua GAMNR, Said Ahmad Syukri atau akrab disapa Sasjonie, menilai kebijakan tersebut sangat tidak bijak. Menurutnya, utang daerah bukanlah instrumen yang pantas dipakai untuk proyek seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Utang daerah adalah beban generasi mendatang. Kalau hanya untuk membangun tugu, itu bukan prioritas, apalagi saat rakyat masih menghadapi persoalan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” tegas Sasjonie.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru
BACA JUGA:  Laporan Kehilangan BPKB Sepeda Motor di Tanjungpinang, Masyarakat Diminta Berpartisipasi

GAMNR menegaskan, pembangunan Tugu Bahasa semestinya dilakukan melalui mekanisme APBD secara bertahap, dengan perencanaan yang transparan serta berkeadilan, bukan dengan skema pinjaman yang berpotensi membebani fiskal daerah.

Dalam pernyataannya, GAMNR menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Gubernur harus meninjau ulang rencana pinjaman ke BRKS untuk proyek Tugu Bahasa.

2. Mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat Kepri.

3. Membuka dialog publik terkait skala prioritas pembangunan agar tidak ada kebijakan yang hanya berorientasi pada proyek pencitraan.

“Jangan gadaikan masa depan rakyat hanya untuk sebuah tugu. Utang itu tanggungan seluruh masyarakat Kepri, bukan sekadar pencitraan politik,” tutup Sasjonie.

Desakan keras ini menjadi sinyal agar Gubernur segera memberikan jawaban terbuka kepada publik: apakah pembangunan yang dibiayai utang ini benar-benar prioritas, atau justru hanya sekadar proyek simbolik di tengah kesulitan nyata masyarakat Kepri.