Foto di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan
TINTAJURNALISNEWS –Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui Program SINERGI Tahap I Bagian Kedua. Kegiatan ini digelar pada Selasa (27/5/2025) secara hybrid di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan.
Program SINERGI merupakan bagian dari inisiatif BETTER with DJPK, hasil kolaborasi antara DJPK, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Program ini melanjutkan Tahap I Bagian Pertama yang telah diselenggarakan pada 30 April 2025, dengan tujuan mendorong transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, serta mitra pembangunan seperti SKALA, KIAT, dan Bank Dunia. Tercatat hampir 3.000 peserta dari 436 daerah hadir, terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pengelola Keuangan, Dinas Infrastruktur, dan Inspektorat Daerah.
Dalam sambutannya, Dirjen PK Askolani menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur. “Membangun itu tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta harus bersinergi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya masukan dari pemerintah daerah sebagai pendekatan bottom-up dalam merumuskan strategi pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan. “Pembiayaan pembangunan tidak bisa semata-mata mengandalkan APBN dan APBD. Kita perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk dari BUMN, swasta, maupun investasi asing,” tambah Askolani.
Kegiatan terbagi dalam dua segmen utama. Segmen pertama membahas skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan pemaparan dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti tentang keberhasilan proyek SPAM Semarang Barat, serta dari Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma mengenai rencana KPBU di Denpasar. Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo turut memaparkan peran PT PII dalam pendampingan dan penjaminan proyek KPBU, sementara DJPK memberikan perspektif bagaimana KPBU dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Segmen kedua mengangkat tema pembiayaan melalui Pinjaman Daerah. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus mencontohkan pemanfaatan pinjaman daerah untuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan air bersih. Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti, menjelaskan skema pinjaman daerah yang ditawarkan oleh PT SMI dan keunggulannya, termasuk proses pengajuan dan studi kasus dari daerah yang sukses. Terakhir, Direktur Dana Desa DJPK Jaka Sucipta menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai indikator penilaian insentif fiskal.
Melalui Program SINERGI, DJPK berharap pemerintah daerah semakin terdorong untuk mengembangkan pendekatan pembiayaan kreatif dan kolaboratif guna menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang kompleks dan berkelanjutan.
Sumber: Kemkeu RI
