Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Datok Agus Minta PU dan PTSP Tanjungpinang Segera Klarifikasi Dugaan Pelanggaran IMB di Km 8: “Masyarakat Berhak Dapat Penjelasan”

Avatar photo
10
×

Datok Agus Minta PU dan PTSP Tanjungpinang Segera Klarifikasi Dugaan Pelanggaran IMB di Km 8: “Masyarakat Berhak Dapat Penjelasan”

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"414544002002201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353

Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah

TintaJurnalisNews –Pembangunan ruko di kawasan Tanjungpinang Timur Km diduga melanggar izin mendirikan bangunan (IMB), yang memunculkan perhatian dari berbagai pihak.

Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah saat ini menunggu arahan dan tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait langkah penegakan yang akan dilakukan.

Ketua LAMI Kepri, Datok Agus Ramdah, turut mengomentari situasi ini. Ia menegaskan bahwa Dinas PU dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Tanjungpinang tidak bisa bersikap diam dalam menghadapi persoalan ini.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas dugaan pelanggaran IMB yang terjadi.

“Tidak boleh ada kebungkaman dalam kasus ini. Masyarakat akan terus bertanya-tanya dan merasa gelisah jika tidak ada kejelasan. Kami mendesak agar segera ada klarifikasi dan tindakan dari pihak terkait, termasuk memberi amanah kepada Satpol PP untuk mengambil langkah tegas,” ujar Datok Agus Ramdah.

Ia juga mengingatkan agar Pemkot Tanjungpinang segera memberikan tanggapan resmi guna menjaga citra positif dan menghindari preseden buruk di mata publik.

“Kami meminta Pemkot Tanjungpinang segera membuat klarifikasi agar masyarakat tidak terus dibingungkan oleh pemberitaan yang berkepanjangan. Transparansi dalam hal ini penting untuk menjawab keresahan publik,” tambahnya.

Saat ini, masyarakat berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menuntaskan persoalan ini, memberikan kepastian hukum, dan menunjukkan komitmen dalam menegakkan peraturan daerah.

(Edo Jurnalis)

Example 120x600
NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya keseragaman informasi publik di tengah penanganan bencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Media, Komunikasi, dan Informasi Publik yang digelar melalui skema hybrid.

HUKUM & KRIMINAL

Setelah HD dan OFO sebelumnya ramai diperbincangkan, kini hadir tiga nama baru: PSG, UFO Mind, dan UFO Bold semuanya ditemukan beredar luas tanpa pita cukai resmi, dan dijual terang-terangan di berbagai wilayah.

Situasi ini menciptakan satu pertanyaan besar yang terus mengendap di benak publik: “Mengapa mafia rokok ilegal tampak lebih terorganisir, lebih berani, dan lebih stabil dibanding negara?”