Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
TINTAJURNALISNEWS –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Hal itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD NTB 2025–2029 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025).
Mendagri menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan pokir yang mereka ajukan benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Banyak kasus korupsi yang terjadi karena pokir tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapil. Padahal, DPRD dipilih oleh rakyat, maka logikanya mereka harus memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Tito di hadapan para kepala daerah dan anggota DPRD NTB.
Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap maraknya penyalahgunaan anggaran oleh oknum legislatif, khususnya yang berkaitan dengan program aspirasi.
Tito juga menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD harus menjaga kemurnian proses perencanaan pembangunan agar tidak dicemari oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Perencanaan pembangunan yang baik akan sulit tercapai bila masih ada yang bermain proyek. Mari kita bangun daerah dengan semangat integritas dan kejujuran,” ujarnya.
Seruan Mendagri ini disambut positif oleh sejumlah kepala daerah yang hadir dalam Musrenbang. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai pengingat penting bahwa lembaga legislatif bukan hanya penyalur anggaran, tapi juga representasi kehendak rakyat.
Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang dua dekade terakhir, ratusan kasus korupsi melibatkan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Banyak di antaranya terkait manipulasi dana aspirasi, proyek titipan, dan gratifikasi.
Dengan pernyataan ini, publik berharap langkah-langkah pencegahan korupsi di tubuh DPRD bisa lebih diperkuat. Pokir seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat, bukan ladang bisnis oknum wakil rakyat.
