Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
PEMERINTAHAN

Banjir dan Longsor Terjang 18 Daerah, Gubernur Bobby Pastikan Pelayanan Publik Tak Boleh Lumpuh!

Avatar photo
206
×

Banjir dan Longsor Terjang 18 Daerah, Gubernur Bobby Pastikan Pelayanan Publik Tak Boleh Lumpuh!

Sebarkan artikel ini
Muhammad Bobby Afif Nasution [Dok. Diskominfo Sumut]

TINTAJURNALISNEWS –Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana tetap berjalan normal dan tidak boleh lumpuh. Penegasan itu disampaikan menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Sebanyak 18 kabupaten/kota tercatat terdampak. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan layanan dasar masyarakat seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga koordinasi penanganan darurat tetap aktif.

Gubernur menekankan bahwa situasi tanggap darurat tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta siaga dan responsif, termasuk mempercepat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana. Pendataan kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, serta kebutuhan bantuan terus dilakukan agar proses rehabilitasi berjalan terarah dan tepat sasaran.

BACA JUGA:  Kades Marok Kecil Minta Pemerintah Segera Perbaiki Jembatan Penghubung yang Membahayakan Warga

Komitmen ini menjadi sinyal tegas bahwa stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah tekanan bencana.

PEMERINTAHAN

Proyek pemasangan pembatas jalan yang dilengkapi lampu hias di kawasan Simpang Empat, tepatnya di sekitar lampu merah Jalan Pelajau dan Jalan Raya Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, menuai sorotan masyarakat. Instalasi kabel listrik yang terpasang pada proyek tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan karena diduga tidak memenuhi standar kelistrikan yang semestinya.

EKONOMI

Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.

HUKUM & KRIMINAL

Polemik proyek PT Gandasari Shipyard Bintan kini semakin menjadi perhatian publik. Sorotan tidak lagi hanya tertuju kepada kementerian di tingkat pusat, tetapi juga mengarah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dinilai tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.