Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Bahas Kesiapan SDM TIK SPBE, Kedeputian VII Gelar Rapat Koordinasi

Avatar photo
6
×

Bahas Kesiapan SDM TIK SPBE, Kedeputian VII Gelar Rapat Koordinasi

Sebarkan artikel ini
Picsart-24-03-26-04-51-32-353

Rapat koordinasi daring

TintaJurnalisNews –Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menggelar rapat koordinasi daring pada Rabu (2/10/2024) untuk membahas penataan dan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Rapat ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Y. Syaiful Garyadi, menjelaskan pentingnya pengembangan SDM TIK sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. “Kebijakan terkait pengembangan SDM TIK harus disusun secara matang untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik serta meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan,” ujar Syaiful dalam pembukaan rapat.

Syaiful juga menambahkan bahwa kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai sekitar 9 juta dalam 15 tahun ke depan, atau sekitar 600.000 per tahun. Oleh karena itu, pengembangan SDM di sektor publik harus menjadi prioritas.

Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari Kementerian PANRB, Kemendagri, BSSN, Kemenkominfo, BKN, dan BPS, yang masing-masing memaparkan data terkait pengelolaan SDM TIK. Salah satu narasumber, Brigjen TNI Rory Ojak H. Sitorus, Kepala Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menekankan bahwa personel SPBE di setiap instansi harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam pengawasan maupun implementasi teknologi, sesuai dengan standar keamanan yang diatur dalam Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021.

“Pusbang SDM siap mendukung pemenuhan kebutuhan SDM untuk keberhasilan penyelenggaraan SPBE di Indonesia,” tegas Brigjen Rory.

Rapat ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi dan peningkatan kompetensi SDM TIK dalam mendukung transformasi digital di sektor publik, menjadikan penguatan SDM sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan SPBE di Indonesia.

Sumber: Humas Kemenko Polhukam/BN

Example 120x600
NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya keseragaman informasi publik di tengah penanganan bencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Media, Komunikasi, dan Informasi Publik yang digelar melalui skema hybrid.

HUKUM & KRIMINAL

Setelah HD dan OFO sebelumnya ramai diperbincangkan, kini hadir tiga nama baru: PSG, UFO Mind, dan UFO Bold semuanya ditemukan beredar luas tanpa pita cukai resmi, dan dijual terang-terangan di berbagai wilayah.

Situasi ini menciptakan satu pertanyaan besar yang terus mengendap di benak publik: “Mengapa mafia rokok ilegal tampak lebih terorganisir, lebih berani, dan lebih stabil dibanding negara?”