TINTAJURNALISNEWS —Antrean panjang kendaraan pengguna BBM jenis solar subsidi di sejumlah SPBU wilayah Bintan dan Kota Tanjungpinang terus berulang dan belum menunjukkan tanda-tanda terurai. Kondisi ini memicu desakan publik agar pihak-pihak terkait segera turun tangan dan bertanggung jawab atas distribusi solar subsidi yang dinilai belum tertata dengan baik.
Masyarakat menilai, persoalan antrean solar bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya kebutuhan, melainkan juga lemahnya pengawasan dan pengendalian di lapangan. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM subsidi menjadi pihak utama yang didesak untuk membuka data distribusi dan memperketat pengawasan pengisian solar di SPBU.
Selain Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi penyaluran BBM subsidi, BPH Migas dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU yang kerap mengalami antrean panjang serta memastikan solar subsidi tepat sasaran.
Desakan juga diarahkan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar tidak bersikap pasif. Pemerintah daerah diharapkan aktif berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi konkret, termasuk pengaturan distribusi dan pengendalian kendaraan pengguna solar subsidi.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diminta meningkatkan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, aparat diharapkan segera melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi melindungi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pengelola SPBU juga menjadi sorotan karena berada di garis terdepan penyaluran BBM subsidi. Publik mempertanyakan penerapan standar operasional prosedur pengisian solar subsidi, khususnya dalam mencegah terjadinya pengisian berulang oleh kendaraan yang sama.
Hingga saat ini, antrean panjang solar subsidi masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Publik berharap adanya langkah nyata dan transparansi dari seluruh pihak terkait, agar distribusi solar subsidi berjalan adil, tepat sasaran, dan tidak terus menjadi polemik berkepanjangan.
