TINTAJURMALISNEWS –Dugaan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan hingga kini tak kunjung mendapat kejelasan. Tidak ada penjelasan resmi soal hasil pemeriksaan maupun evaluasi terhadap pihak yang diduga terlibat.
Situasi ini memicu desakan keras dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) agar pimpinan pemasyarakatan bersikap transparan dan bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz, S.H., menegaskan, pertanggungjawaban terbuka wajib diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, serta para kepala lapas di Bojonegoro dan Pamekasan.
“Ini bukan persoalan sepele. Jika sudah mencuat ke publik dan tak ada penjelasan resmi, wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tegas Abdul Aziz.
Dia menambahkan, jika memang sudah dilakukan pemeriksaan, hasilnya harus dipublikasikan. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, institusi wajib menjelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Jangan sampai ada kesan melindungi oknum. Transparansi itu kewajiban institusi negara, bukan permintaan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada Rabu-Kamis, 25–26 Februari.
Beberapa tuntutan utama AMI:
- Copot Menteri IMIPAS RI
- Copot dan pecat Kepala Kanwil Ditjen PAS Jatim
- Copot dan pecat Kepala Lapas, Kepala Pengamanan, dan Kamtib Lapas Kelas IIA Bojonegoro
- Copot dan pecat Kepala Lapas, Kepala Pengamanan, dan Kamtib Lapas Kelas IIA Pamekasan
- Publikasi resmi hasil pemeriksaan
“Kami akan turun aksi jika tidak ada penjelasan jelas. Ini soal integritas lembaga negara,” pungkas Abdul Aziz.
