TINTAJURNALISNEWS –Pekerjaan pergantian lantai Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah laporan dan keluhan yang diterima redaksi Tinta Jurnalis News mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pekerjaan pergantian lantai jembatan yang telah berlangsung selama beberapa bulan itu diduga tidak dikerjakan secara maksimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pengecoran yang disebut dilakukan secara bertahap atau terpisah pada beberapa bagian.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah sambungan pengecoran telah dilaksanakan sesuai standar teknis dan spesifikasi konstruksi yang dipersyaratkan, sehingga kekuatan serta ketahanan struktur jembatan tetap terjamin.
Related Posts:
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Menanggapi berbagai laporan itu, YD selaku Pimpinan Umum media online Tinta Jurnalis News, yang juga merupakan putra daerah Nias Barat, meminta agar pelaksanaan proyek tidak sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi benar-benar mengutamakan mutu dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta berpedoman pada spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.
“Jangan asal jadi barang! Ini bukan pekerjaan biasa, melainkan pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat. Setiap tahapan pekerjaan harus mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Jangan sampai pekerjaan terlihat selesai, tetapi kualitasnya justru dipertanyakan,” tegas YD.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak terkait, khususnya konsultan pengawas dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau memang pengerjaannya sudah sesuai spesifikasi, silakan dibuktikan melalui penjelasan teknis dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi standar, harus ada evaluasi dan tindakan perbaikan. Jangan menunggu muncul persoalan setelah jembatan digunakan masyarakat,” lanjutnya.
YD menegaskan, kritik yang disampaikan bukan bertujuan menghambat pembangunan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian agar anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memiliki daya tahan jangka panjang.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,06 miliar untuk peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Siwalawa II–Sirombu serta pergantian lantai Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut mencakup peningkatan struktur jalan sepanjang 2.548 meter dengan nilai pagu Rp12 miliar, serta pergantian lantai Jembatan Lahomi sepanjang 60,7 meter dengan nilai pagu Rp6,06 miliar.
Pembangunan tersebut sebelumnya disambut positif masyarakat karena diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan tentu harus sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang dibangun sesuai standar, bukan sekadar bangunan yang terlihat selesai secara fisik.
Selain persoalan kualitas Jembatan Lahomi, masyarakat juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melanjutkan peningkatan jalan hingga ke arah Sisobandrao. Pasalnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Warga menilai pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara berkesinambungan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, perhatian kini tertuju kepada instansi teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan pergantian lantai Jembatan Lahomi.
Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan spesifikasi teknis, pihak terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan serta meminta pelaksana proyek melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah telah dihabiskan, tetapi kualitas infrastruktur justru menyisakan persoalan di kemudian hari.
Pembangunan yang baik bukan hanya diukur dari selesainya sebuah proyek, melainkan dari mutu, kekuatan, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang.
