TINTAJURNALISNEWS –Polda Kepulauan Riau melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) menggelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2026 di I Hotel Batam, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Berdasarkan informasi yang diterima Tinta Jurnalis News dari Humas Polda Kepri, Rakerwas 2026 menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya Polri yang Presisi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kepri, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, para Pejabat Utama Polda Kepri, serta peserta Rakerwas Tahun 2026.
Dalam laporan panitia pelaksana, Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Kepri Kombes Pol. Cakhyo Dipo Alam, S.I.K., menyampaikan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. Melalui pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan maupun kesalahan administrasi dapat dideteksi dan dicegah sejak dini sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.
Selain menjadi sarana evaluasi terhadap program yang telah berjalan, Rakerwas juga diharapkan mampu menghasilkan berbagai masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Polda Kepri.
Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta para narasumber dari Ombudsman RI dan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas pengawasan dan tata kelola organisasi.
Kapolda menegaskan bahwa menjelang usia ke-80 tahun, Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan kewenangan yang besar, dukungan anggaran yang signifikan, serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, diperlukan sistem pengawasan yang profesional dan efektif agar seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan.
“Setiap amanah yang diberikan kepada institusi Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang diberikan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Kapolda Kepri.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran yang dipengaruhi dinamika ekonomi global tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berbasis skala prioritas.
Melalui Rakerwas Tahun 2026 ini, Polda Kepri berharap budaya pengawasan yang profesional dan berintegritas semakin kuat di seluruh jajaran, sehingga mampu mendukung terwujudnya Polri Presisi yang dipercaya masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat Kepulauan Riau untuk terus berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.
Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan Polisi 110 yang tersedia selama 24 jam guna melaporkan gangguan kamtibmas, meminta bantuan kepolisian, maupun menyampaikan informasi yang memerlukan tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Polemik yang muncul setelah hasil pemeriksaan salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukum Polsek Lubuk Baja, Kota Batam, terus menjadi perhatian masyarakat. Di tengah beragam tanggapan yang berkembang, publik berharap proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, objektif, dan mampu memberikan kepastian yang dapat dipahami semua pihak.
Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, jajaran Polsek Ujung Batu bersama unsur TNI, Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu, dan Satpol PP menggelar patroli gabungan di sejumlah titik rawan di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung di kawasan Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Di tengah komitmen pemerintah memberantas pertambangan ilegal, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut masih berlangsung dan bahkan ditengarai telah menimbulkan kerusakan lingkungan hingga mengancam keselamatan masyarakat.
Pernyataan Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, yang menyatakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam razia di salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukumnya memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari hasil pemeriksaan di lapangan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan.
