Tersangka Ngaku Dipukul dan Dipaksa Buka PIN, Rp130 Juta Raib! AMI Desak Kapolda Jatim Copot Penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo
Sebarkan artikel ini
Ketua DPP AMI, Baihaki Akbar, mendesak evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Satresnarkoba Polresta Sidoarjo terkait dugaan pengambilan dana Rp130 juta dari rekening tersangka.
TINTAJURNALISNEWS –Dugaan pelanggaran serius mencuat di lingkungan Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Seorang tersangka kasus narkotika diduga mengalami kekerasan hingga dipaksa membuka PIN ATM, yang berujung pada penarikan dana sebesar Rp130 juta dari rekening pribadinya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan tindakan tersebut dilakukan oleh oknum Penyidik II. Namun, sorotan tidak berhenti pada pelaksana lapangan. Ketua DPP AMI, Baihaki Akbar, menilai atasan langsung, termasuk Kanit dan Kasat, juga harus ikut dimintai pertanggungjawaban.
Istri tersangka, Zumiati, menegaskan bahwa keluarga tidak pernah memberikan izin penggunaan dana tersebut, apalagi untuk kepentingan jasa hukum.
“Uang itu ada di ATM. Suami saya dipaksa menunjukkan PIN. Kami tidak pernah meminta pengacara, tidak pernah memberi izin ambil uang,” tegas Zumiati.
Keluarga juga membantah adanya kesepakatan pembayaran pengacara bernama Afrisal sebagaimana isu yang beredar. Menurut mereka, tidak pernah ada surat kuasa maupun permintaan resmi pendampingan hukum.
Baihaki menyatakan, apabila benar terjadi pemukulan untuk memaksa tersangka membuka akses rekeningnya, maka persoalan ini tidak semata pelanggaran etik, tetapi berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kalau benar terjadi pemukulan untuk memaksa menunjukkan PIN dan uang Rp130 juta diambil, ini bukan hanya tanggung jawab penyidik. Kanit dan Kasat harus diperiksa. Ada tanggung jawab pengawasan di sana,” ujarnya.
Menurutnya, dalam sistem komando kepolisian, atasan tidak bisa lepas tangan jika terjadi dugaan pelanggaran berat di bawah kendalinya. AMI pun mendesak evaluasi menyeluruh dan pencopotan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, jika terbukti melakukan pelanggaran.
Zumiati menyatakan siap melaporkan kembali kasus ini ke Polda Jawa Timur bersama AMI apabila tidak ada langkah tegas dari internal kepolisian.
“Saya siap melapor lagi, ini harus dibuka seterang-terangnya,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo terkait dugaan tersebut. Tinta Jurnalis News masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan klarifikasi berimbang.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas penegakan hukum serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. AMI memberi sinyal akan mengambil langkah lanjutan, termasuk aksi terbuka, apabila dalam waktu dekat tidak ada pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran terkait.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
