TINTAJURNALISNEWS –Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan kabinet dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Usai dilantik, Juda Agung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan merealisasikan program-program strategis pemerintah.
Menurut Juda Agung, sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan sektor riil menjadi fondasi penting agar arah pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan ke depan.
Ia menjelaskan, kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus saling melengkapi dan terkoordinasi dengan baik agar mampu memberikan dampak nyata terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait isu intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan moneter merupakan domain Bank Indonesia sesuai dengan peran dan mandatnya.
Selain itu, Juda Agung juga menyoroti upaya penguatan integritas pejabat serta tata kelola kelembagaan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan ekonomi.
Lebih lanjut, pengalaman lintas institusi yang dimiliki para pejabat di bidang fiskal dan moneter dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi kebijakan. Pertukaran pengalaman dan pemahaman antarlembaga diyakini mampu meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
Dengan sinergi yang semakin solid antara otoritas fiskal dan moneter, pemerintah optimistis langkah-langkah strategis yang telah dicanangkan dapat berjalan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: BPMI Setpres
