Polri dan Kejaksaan RI Teken MoU, Perkuat Sinergi Jelang Penerapan KUHP dan KUHAP Baru
Sebarkan artikel ini
Langkah penguatan sinergi antar-penegak hukum dalam menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
TINTAJURNALISNEWS –Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah penguatan sinergi antar-penegak hukum dalam menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Aula Awaloedin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta perwakilan kementerian terkait.
Dalam keterangannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi pidana baru secara selaras dan berkeadilan.
“Langkah ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar-penegak hukum agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara transparan, terukur, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru kepada jajaran aparat penegak hukum. Sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman dan perspektif antar-lembaga sebelum kedua undang-undang tersebut mulai berlaku.
Sebagaimana diketahui, KUHP dan KUHAP baru dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pemerintah bersama DPR RI dan institusi penegak hukum terus melakukan berbagai persiapan, termasuk koordinasi lintas lembaga dan edukasi publik, guna memastikan transisi hukum berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekosongan hukum.
Komisi III DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembaruan sistem hukum pidana nasional benar-benar berpihak pada keadilan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah, berharap Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026, menyusul penetapan lima orang tersangka dalam perkara tersebut.
Fransiska Mawar Menik memenuhi panggilan Polda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjalani klarifikasi terkait unggahannya di media sosial Threads yang mengkritik pemadaman listrik atau blackout berkepanjangan di Kota Batam.
Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan kembali menjadi sorotan di Batam. Perhatian kini tertuju pada informasi mengenai dugaan pemberian uang koordinasi kepada sejumlah pihak agar peredaran rokok tersebut tidak menjadi bahan pemberitaan.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK memberikan waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap aturan tersebut.
