Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Tambang Timah Masih Jalan di Bangka Belitung, tapi Bagaimana dengan yang Ilegal?

Avatar photo
281
×

Tambang Timah Masih Jalan di Bangka Belitung, tapi Bagaimana dengan yang Ilegal?

Sebarkan artikel ini
,"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}

Penambangan Timah di Bangka Belitung (Ilustrasi TJN)

TINTAJURNALISNEWS -Penambangan timah di Bangka Belitung hingga kini masih berlangsung. PT Timah Tbk sebagai pemegang izin resmi tetap menjalankan aktivitas produksinya di sejumlah wilayah konsesi. Namun di balik geliat tambang legal itu, muncul satu pertanyaan yang terus mengemuka: bagaimana dengan tambang ilegal?

Tambang timah ilegal atau yang kerap disebut Tambang Inkonvensional (TI) diduga masih beroperasi di banyak titik, baik di darat maupun laut. Meski aparat penegak hukum dan pemerintah daerah telah berulang kali melakukan penertiban, aktivitas ini seolah tak pernah benar-benar hilang.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Di beberapa lokasi, aktivitas TI justru tampak terang-terangan. Bahkan, Narasumber Terpercaya menyebutkan bahwa tambang ilegal ini berjalan berdampingan dengan aktivitas tambang legal, dan diduga kuat melibatkan banyak kepentingan. “Kadang heran, dibilang ilegal tapi alat berat masuk, logistik lancar, penjualan timah tetap jalan. Jadi sebenarnya siapa yang biarkan?” ujarnya.

BACA JUGA:  FORMAS dan Lemdiklat Polri Teken MoU Pengembangan SDM Menuju Indonesia Emas

Di sisi lain, pemerintah telah mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar penambang rakyat dapat beroperasi secara sah dan terpantau. Namun, realisasi WPR di Bangka Belitung masih jalan di tempat.

Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat tambang tanpa izin terus terjadi. Hutan rusak, sungai tercemar, dan garis pantai terkikis. Masyarakat pun terjebak dalam dilema antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pertanyaannya kini, sampai kapan praktik tambang ilegal ini dibiarkan? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.