Presiden bersama Menteri Istana Negara (Foto: Kemenkeu RI)
TintaJurnalisNews –Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat penting bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (21/1). Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agenda utama rapat adalah membahas evaluasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdasarkan Perpres No. 121/2020.
HGBT ditujukan untuk tujuh sektor strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, serta sektor ketenagalistrikan. Data menunjukkan bahwa penerima manfaat terbesar adalah PLN (49%), sektor pupuk (37%), keramik (5,4%), dan petrokimia (5%).
Kinerja Positif Korporasi Berkat HGBT
Kebijakan HGBT dinilai memberikan dampak positif terhadap kinerja korporasi, ekonomi, dan fiskal. Berdasarkan data, net profit margin (NPM) korporasi penerima HGBT meningkat dari 6,21% pada 2020 menjadi 7,53% pada 2023. Sektor pupuk menjadi penyumbang NPM terbesar (12,73%), diikuti oleh sarung tangan karet (11,36%) dan kaca (11,24%).
Selain itu, penerimaan pajak dari sektor penerima HGBT meningkat signifikan, dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023. Sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia menjadi penyumbang pajak terbesar.
Kontribusi HGBT untuk Ketahanan Nasional
Kebijakan HGBT juga memberikan kontribusi strategis terhadap ketahanan nasional. Dukungan HGBT untuk PLN berperan dalam menjaga ketahanan energi, sementara pemberian HGBT kepada sektor pupuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi fiskal berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak diterima. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penguatan industri nasional agar tetap kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
APBN untuk Perekonomian yang Kuat
Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. “APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” ujar Sri Mulyani.
Pertemuan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang sehat dan dukungan terhadap sektor strategis nasional demi memperkuat ekonomi Indonesia.
Sumber: Kemenkeu RI
